BOGOR, KLIK7TV.CO.ID — Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran di kalangan prajurit, Detasemen Polisi Militer (Denpom) Divisi Infanteri (Divif) 1 Kostrad menggelar kegiatan penyuluhan hukum, Senin (16/06/2025).
Penyuluhan tersebut menghadirkan tim dari Hukum Kostrad sebagai pemateri, yaitu Wakil Kepala Hukum (Wakakum) Kostrad Letkol Chk Arif Mutaaqin, S.Ag., S.H., M.H.; Kapten Chk Randy Rufianto, S.H.; dan Lettu Chk Erick Hadi Chandra, S.H.
Selain memberikan penerangan mengenai aspek-aspek hukum, kegiatan tersebut juga mengangkat masalah penting dan tengah terjadi saat ini, mulai dari disersi dan THTI, maraknya judi online, pinjaman online dan investasi bodong, hingga penyalahgunaan narkotika dan senjata api, percobaan bunuh diri dan permasalahan perceraian, perlindungan anak, penyelesaian perdata, hingga keabsahan perjanjian.
Sejalan dengan Perintah Harian Panglima Kostrad Nomor 5 yaitu “Pantang Membuat Pelanggaran”, para pemateri juga menekankan pentingnya setiap prajurit untuk memahami dan menaati hukum, sebagai wujud tanggung jawab moral dan profesional prajurit TNI AD.
Terkait masalah judi online yang tengah marak, disampaikan bahwa TNI akan bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, karena dapat merusak perekonomian keluarga, menjaga citra prajurit dan menjaga kehormatan institusi TNI AD.
Selain itu, penyuluhan juga membahas dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika dan senjata api, yang bukan hanya masalah psikologis, tetapi juga terkait konsekuensi hukum yang harus dipahami. Dalam sesi terakhir, disampaikan penjelasan mengenai akibat hukum dari perceraian, khususnya terkait hak asuh dan kewajiban nafkah, juga penyelesaian masalah perjanjian perdata yang melibatkan prajurit.
Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan para prajurit lebih memahami aspek-aspek hukum, mampu menjauhi pelanggaran, dan menjaga kedisiplinan, integritas, sehingga dapat menjadi teladan yang patut dicontoh, baik di satuan, keluarga, dan masyarakat.@Red
