Jakarta, KLIK7TV.CO.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) fokus dan gencar melakukan langkah-langkah strategis, transformatif, dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan melalui Sembilan (9) Lompatan Besar Kemnaker.
Sembilan lompatan ini guna merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan.
Sembilan Lompatan Besar itu terdiri atas transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), “link and match” ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan, ekosistem digital SIAPKerja dan reformasi birokrasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar menegaskan, semua unit kerja di lingkungan Kemenaker selalu berkolaborasi agar implementasi sembilan lompatan Kemnaker berjalan dengan optimal.
Anwar juga mengapresiasi Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan atas konsistensinya membangun koordinasi dan konsolidasi implementasi Sembilan Lompatan Besar Kemenaker tersebut.
“Hal baik yang digagas Barenbang Ketenagakerjaan ini dapat menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi unit kerja lainnya di Kemnaker untuk meningkatkan kerja sama, membangun sinergi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar bersama untuk pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik,” kata Anwar Sanusi.
Kesiapan pihaknya berkontribusi dalam semua agenda kebijakan Sembilan Lompatan Besar Kemenaker.
Bahkan, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait agenda, detail agenda, hingga level detail aktivitas untuk mengimplementasikan Sembilan Lompatan Besar Kemenaker dalam program dan kegiatan Barenbang Ketenagakerjaan.
“Tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi perubahan karena revolusi industri, namun juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, transformasi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dijalankan melalui cara-cara biasa yang konvensional, tetapi harus dengan cara-cara cepat, inovatif, kreatif, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar cita-cita pembangunan ketenagakerjaan yang digagas dapat terwujud.
Yang perlu diapresiasi dari langkah Sembilan Lompatan Besar Kemenaker ini, adanya peningkatan kualitas dan inovasi Pelatihan Vokasi yang digarap oleh Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, telah membuahkan hasil walaupun belum optimal.
Seperti kuantitas dan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang menjawab dalam mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang dan akselerasi transformasi pelatihan vokasi mutlak dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan serta pelatihan vokasi yang sesuai pasar kerja.
Melihat hal tersebut menurut Menaker, pihaknya telah berupaya untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya melalui Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).
“Ini dikarenakan BLK Komunitas bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM di Indonesia,” kata Menaker dalam sambutannya ketika membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/2/2024).
Menaker Ida menjabarkan, sejak tahun 2017 hingga 2023, Kemnaker telah membangun 4.282 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan adanya program pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut pelatihan kerja,” ungkapnya.
Ida mengungkapkan, setiap tahun Kemnaker selalu mengevaluasi kebermanfaatan dari program BLK Komunitas. Setelah dilakukan klasifikasi dan evaluasi akhirnya diperoleh 444 BLK Komunitas yang telah Mandiri, sebanyak 1.403 BLK Komunitas memiliki klasifikasi Berkembang.
Sedangkan 1.910 BLK Komunitas masuk dalam kategori Tumbuh, dan pada tahun 2023 yang lalu, sebanyak 525 BLK Komunitas masuk klasifikasi selesai pembangunan.
“Semua ini menjadi tugas besar bagi kita semua untuk terus menyiapkan tata kelola kelembagaan yang baik, serta menyiapkan SDM kompeten dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada,” terang Ida.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang juga Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menambahkan, persaingan mendapatkan pekerjaan tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.
“Oleh karena itu, perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI),” kata Anwar.
Kehadiran BLK Komunitas, ujar Sekjen Anwar tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam pengembangan SDM Indonesia.
“Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, instruktur, tenaga pelatihan yang kompeten, serta jejaring dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) jadi modal dasar bagi BLK Komunitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan kredibel,” paparnya
Apalagi Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang terampil, salah satunya melalui pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.
“Dari BLK Komunitas diharapkan akan lahir masyarakat yang mandiri sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan daerah di mana BLK Komunitas itu berdiri,” ucap Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangannya seusai meresmikan 525 BLK Komunitas dan Festival Kemandirian BLK Komunitas 2024, di Pondok Pesantren Daarul Archam, Desa Tanjakan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kamis (7/3/2024).
Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, pembangunan BLK Komunitas merupakan bagian penting dari tujuan pemerintah dalam membangun kemandirian dengan meningkatkan SDM.
“Supaya menjadi negara yang maju kuncinya ada pada SDM yang terampil,”kata Wapres.
Menaker Ida Fauziyah pada kesempatan yang sama menambahkan, kebutuhan akan peningkatan kompetensi telah dijawab oleh pemerintah dengan cara membangun BLK Komunitas.
Menurutnya pembangunan BLK Komunitas adalah jawaban bagi masyarakat yang terkendala geografis karena harus datang ke balai-balai latihan kerja yang ada di ibukota provinsi.
“Oleh karena itu untuk mendekatkan pelayanan, kami bangun BLK Komunitas yang berbasis keagamaan dan berbasis Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB),” ucap Menaker.
Ida Fauziyah menyebut setelah pembangunan BLK Komunitas, pihaknya mendorong BLK Komunitas itu agar dapat menjadi lembaga yang mandiri.
“Yang kita dorong adalah kemandirian seluruh BLK Komunitas untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan yang ada di sekitar BLK Komunitas serta pemerintah daerah setempat,”ujar Menaker Ida.
“Kemandirian BLK Komunitas dapat terwujud karena ada sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah maupun swasta,” tambahnya.
Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Berbasis Desa
Yang tak Kalah menariknya Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Dengan cara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Berbasis Desa, di Batang, Jawa Tengah, Minggu (4/2/2024).
Hanya saja, upaya peningkatan kompetensi ini tidak cukup digalakkan hanya oleh Kemnaker saja, namun juga pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Kompetensi itu dilakukan melalui berbagai pelatihan vokasi. Selama ini Kemnaker pun terus menyelenggarakan pelatihan vokasi bagi warga Batang dan sekitarnya. Namun begitu, peningkatan kompetensi memerlukan kolaborasi multi-pihak untuk memastikan agar pelatihan vokasi dalam rangka penyiapan tenaga kerja terampil dapat terus dilakukan secara masif dan berkesinambungan.
Oleh karena itu, Kemnaker mengajak semua desa di Kabupaten Batang untuk berkolaborasi menggunakan APBDes untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM warganya.
KITB akan menjadi pusat kegiatan industri yang memberikan dampak besar kepada kemajuan daerah Kabupaten Batang, terutama melalui penyerapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, kolaborasi antara Kemnaker dengan pemerintah desa akan memudahkan masyarakat di sekitar KITB untuk mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan akses informasi pasar kerja di KITB secara mudah dan transparan.
Kolaborasi ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja lokal tetapi juga akan berkontribusi pada pengembangan ekonomi perdesaan di Kabupaten Batang.
Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemnaker Muhammad Ali, menyampaikan bahwa Kemmnaker telah bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai penggunaan dana desa untuk pelatihan vokasi.
“Sebagai gambaran, jika setiap tahun ada 10 orang saja dari setiap desa di Indonesia dilatih menggunaan dana desa, dengan jumlah desa di Indonesia yang sebanyak 81 ribu lebih, maka akan ada 810.000 orang setiap tahunnya yang akan mendapat peningkatan kompetensi dan menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha,” paparnya.
Pelatihan Vokasi Sesuai Kebutuhan Pasar
Kemnaker juga terus berkomitmen untuk menghadirkan pelatihan vokasi yang berkualitas. Tujuannya agar pelatihan vokasi dapat menjadikan angkatan kerja Indonesia, baik angkatan kerja baru maupun angkatan kerja lama, menjadi angkatan kerja yang kompeten dan berdaya saing.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap III BBPVP Semarang, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/3/2024).
Menurut Anwar Sanusi, pelatihan vokasi yang berkualitas merupakan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang mengutamakan link and match ketenagakerjaan.
“Ini adalah salah satu respons dalam menjawab berbagai tantangan dan problematika ketenagakerjaan,” katanya.
Link and match tersebut, sebut Anwar, adalah satu bagian dari strategi Kemnaker dalam melakukan Transformasi BLK. Di mana BLK-BLK yang ada di bawah Kemnaker harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri, agar terjadi kesesuaian pelatihan vokasi.
“Sehingga kita ingin mendorong urusan ketenagakerjaan ini adalah urusan yang harus kita tanggung secara bersama,” ujarnya.
PBK tahap III BBPVP Semarang terdiri dari 8 paket yakni 5 paket pelatihan kejuruan Bisnis Manajemen; 2 paket pelatihan kejuruan Fashion Technology; dan 1 paket pelatihan kejuruan Teknik Bangunan.
Transformasi Digital dan Dampaknya di bidang Ketenagakerjaan
Selain Pelatihan Vokasi, Kemnaker juga melakukan kebijakan adaptif di era digitalisasi. Kebijakan adaptif diperlukan agar Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia tetap dapat bersaing di pasar kerja serta memastikan pelindungan yang memadai bagi mereka.
Kemnaker telah membuat kebijakan Active Labour Market Policy sebagai bentuk kebijakan yang adaptif, resilien, dan inklusif di era digitalisasi. Karena kalau tidak adaptif kita pasti ketinggalan dari negara lain.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, terdapat 4 pergeseran paradigma tata kelola ketenagakerjaan di era digital. Pertama, from employment law to career law (karir harus menjadi perspektif dominan dalam peraturan ketenagakerjaan).
Kedua, from work protection law to work quality law (kualitas menjadi pertimbangan utama dalam aturan); ketiga, from worker law to talent law (menjadikan manajemen talenta sebagai kebijakan inkusif); serta ketiga, from social protection to human protection (kerangka regulasi diarahkan pada hak karir individual).
Pergeseran paradigma tersebut merupakan bentuk akibat dari adanya perubahan aspek ketenagakerjaan di era digital seperti fleksibilitas hubungan kerja; perubahan karakteristik generasi; digital nomad atau bekerja dari manapun; serta semakin cairnya konsep tempat kerja termasuk di dalamnya virtual migration.
Sebagai bentuk gerak maju adaptasi tersebut, Kemnaker telah menyediakan Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPKerja).
Dalam aplikasi tersebut terdapat layanan utama bidang ketenagakerjaan yang dimiliki Kemnaker yaitu Karirhub (layanan informasi peluang dan lowongan pekerjaan); Skillhub (layanan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi); Sertihub (layanan sertifikasi kompetensi yang terintegrasi dengan BNSP); serta (layanan perluasan kesempatan kerja melalui kewirausahaan).
“Makanya kami membangun sistem ini sebagai hub untuk menghubungkan berbagai layanan ketenagakerjaan agar supply and demand ketenagakerjaan kita bisa bergabung bersama dalam satu ekosistem,” ujar Anwar.
Workshop Transformasi Digital dan Dampaknya di bidang Ketenagakerjaan ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Prof. Sukamdi (UGM) dan Romi Satria Wahono (BrainDev).
Menaker ajak Generasi Milenial dan Z Jadi bagian Ekosistem Ketenagakerjaan
Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa keberadaan Pusat Pasar Kerja sebagai jawaban atas persoalan link and match dan ekosistem digital ketenagakerjaan, yang merupakan keharusan dalam menghadapi era revolusi digital 4.0.
“Pemerintah melalui Pusat Pasar Kerja ini, pemerintah ingin menjadi mak comblang. Kami benar-benar ingin menjadi mak comblang. Kadang jodoh itu butuh pihak ketiga,” kata Menaker pada Talent Talks di Jakarta, Minggu (24/3/2024). Acara tersebut mengusung tema “Iman in Charge” dan dihadiri oleh peserta mencapai 600 orang.
Menaker mengaku prihatin setiap ada orang yang menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui portal berkedok lowongan pekerjaan. Biasanya, korban dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar.
“Kita tidak ingin seperti itu. Maka pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi menjadi mak comblang antara pemberi kerja dan pencari kerja,” ucapnya.
Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut ia mengajak para peserta Talent Talks yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z ini untuk menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan yang dibangun Kemnaker.
Untuk menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan tidaklah sulit. Cukup masuk ke website Kemnaker.go.id, kemudian masuk ke SIAPkerja. SIAPkerja menyediakan beberapa layanan yang bisa dipilih, yaitu Karirhub, Skillhub, Sertihub, Bizhub, dan Talenthub.
“Temen-temen bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi pelaku usaha. Jangan bayangkan pengusaha langsung menjadi seorang pengusaha besar. Memulai usaha juga dimulai dari yang kecil. Masuklah ke Bizhub. Di situ temen-temen bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pengusaha,” ujarnya.
Kemnaker Tingkatkan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Hadapi Tantangan Pasar Kerja
Kemnaker terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan pasar kerja dan perubahan teknologi yang membutuhkan adaptasi sehingga daya saing tenaga kerja di Indonesia mampu menyokong ekonomi saat menghadapi aging society.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, kolaborasi dengan semua pihak menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan manfaat maksimal untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan SDM Indonesia,†ungkap Sekjen Anwar dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) antara Kemnaker dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), di Convention Hall Fisipol UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024).
Sekjen Anwar menuturkan, ada beberapa isu strategis yang bisa menjadi pintu masuk kolaborasi kelembagaan diantaranya melalui penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil serta memahami teknologi dan pengetahuan baru yang semakin berkembang.
Isu selanjutnya ujar Sekjen Anwar, perguruan tinggi bisa memberikan masukan strategis terkait dengan internalisasi perubahan dinamika ketenagakerjaan ke dalam kebijakan di masa depan.
Selain itu, isu berikutnya yang tak kalah penting adalah dengan menjadikan magang bagi mahasiswa sebagai mekanisme untuk mengenalkan generasi muda terhadap dunia kerja.
“Melalui magang diharapkan mahasiswa dapat memahami lebih dalam akan dunia kerja,†kata Sekjen Anwar.
Analisa Penulis
Untuk mensukseskan Sembilan (9) Lompatan Besar Kemnaker, Sinergi antara Kemnaker dan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat diperlukan, terlebih untuk pembangunan SDM di daerah, karena salah satu keberhasilan pembangunan SDM di daerah tidak lepas dari peran Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang Ketenagakerjaan Dihubungkan
Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Untuk itu Kepala Daerah dan jajarannya harus memahami dan menindaklanjuti Program Sembilan Lompatan Besar Kemnaker, khususnya dibidang pelatihan Vokasi
Mengapa demikian ?, Setiap warga negara memilki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan kerja dimanapun dengan mutu yang baik. Namun upaya ini masih terkendala dengan minimnya alokasi anggaran untuk memaksimalkan pelatihan kerja sebagai upaya yang tepat untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing di era persaingan global saat ini.
Investasi dalam pelatihan dan kapasitas pekerja, serta pembelajaran sepanjang hayat membantu mempersiapkan pekerja, terutama pekerja migran, kaum muda, perempuan, pekerja di perekonomian informal, dan penyandang disabilitas, untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan.
Dalam upaya tersebut, semua pihak terlebih Pemda Propinsi, Kabupaten/kota harus mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat menanggapi dengan baik hak-hak pekerja maupun situasi global dan nasional yang selalu berubah. Kebijakan ini harus inklusif bagi semua pekerja, termasuk perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas.
Yang harus dipahami Pemda, bahwa ekosistem ketenagakerjaan, pelatihan vokasi merupakan hulu (awal) dari suatu proses ketenagakerjaan.
Dari pelatihan vokasi akan memperluas kesempatan kerja dan pelindungan kepada para pekerja.
Untuk itu, kualitas produk pelatihan vokasi atau alumni pelatihan vokasi tentu seharuslah memenuhi standar dan kebutuhan pasar kerja.
Apabila produk pelatihan vokasi berkualitas dan memenuhi ekspektasi pasar kerja, maka penempatan tenaga kerja/perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja akan dapat lebih optimal.
Kemnaker dan Pemda untuk bersama-sama untuk meningkatkan komitmen dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Karena Kemnaker terus berkomitmen menghadirkan pelatihan vokasi yang berkualitas.
Tujuannya, agar pelatihan vokasi dapat menjadikan angkatan kerja Indonesia, baik angkatan kerja baru maupun angkatan kerja lama menjadi angkatan kerja yang kompeten dan berdaya saing.
Pelatihan vokasi yang berkualitas adalah yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang mengutamakan link and match ketenagakerjaan.
Melalui transformasi tersebut, BLK-BLK yang ada di bawah Kemnaker harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri, agar terjadi kesesuaian pelatihan vokasi.
Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi.
Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser pada persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja. Di sinilah pentingnya investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya alam akan habis dieksploitasi, serta. melahirkan problem lingkungan. Tidak demikian dengan investasi SDM yang tidak terbatas dan terus dinamis.
Dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia dihadapkan pada SDM angkatan kerja yang 58,76 persen adalah lulusan SD-SMP, serta problem mismatch mencapai 63 persen. Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan Indonesia mampu bersaing.
Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi.
Masifikasi pelatihan di BLK dengan memberikan triple skilling: skilling, up-skilling dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru.
Kemnaker juga perlu setiap tahunnya membuat evaluasi peran Pemda tingkat propinsi terkait keseriusan Pemda dalam inovasi dan masifikasi pelatihan Vokasi, untuk mengetahui seberapa besar kebijakan Pemda dalam meningkatkan investasi SDM di daerahnya.
Pemda Propinsi yang bisa memajukan pelatihan Vokasi perlu diberikan award/penghargaan oleh Kemnaker. Dan Pemda Propinsi yang kurang perhatian terhadap pelatihan Vokasi untuk diberikan pembinaan, sehingga Pemda Propinsi termotivasi untuk memajukan pelatihan Vokasi, mengingat dalam ekosistem ketenagakerjaan, bahwa pelatihan vokasi merupakan hulu (awal) dari suatu proses ketenagakerjaan.
Selain Pelatihan Vokasi, Kemnaker juga perlu mengevaluasi dukungan Pemda Propinsi terhadap ekosistem digital SIAPKerja, karena Kemnaker telah menyediakan Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPKerja).
Dalam aplikasi tersebut terdapat layanan utama bidang ketenagakerjaan yang dimiliki Kemnaker yaitu Karirhub (layanan informasi peluang dan lowongan pekerjaan); Skillhub (layanan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi); Sertihub (layanan sertifikasi kompetensi yang terintegrasi dengan BNSP); serta (layanan perluasan kesempatan kerja melalui kewirausahaan).
Dukungan tersebut sangat penting agar masyarakat di daerah tahu ada Aplikasi SIAPKerja melalui sosialisasi yang diberikan oleh Pemda Propinsi, Kabupaten/Kota. Jika Pemda Masif memberikan sosialisasi aplikasi ini ke masyarakatnya, tentu akan memudahkan masyarakat mendapat informasi ketenagakerjaan. (ARMAN R)