MEDAN,KLIK7TV.CO.ID – Sepanjang Januari hingga September 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima total 16 laporan dugaan pelanggaran, termasuk laporan terkait Tirtanadi tadi.
Demikian disampaikan Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas didampingi Kepala Bidang Kajian Advokasi: Shobi Kurnia dan Kepala Bidang Penegakan Hukum, Hardianto kepada wartawan di kantornya Jalan Gatot Subroto Medan Jumat (27/9/2024). Laporan itu terdiri dari 11 terkait tender dan 5 terkait non tender, katanya .
Lebih lanjut Ridho mengatakan, sebanyak 16 laporan dugaan pelanggaran itu yakni :
- Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Panti Sosial Tahap II pada Satuan Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan SumberDana APBD 2022. “Ini dilanjutkan ke penyelidikan,” kata Ridho.
- Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Jalan Di Ruas Jalan Negara (Sp. Tolan) – Tanjung Medan – Tanjung Mulia – Sidomulyo – Podorukun – Batas Provinsi Riau Pada Satuan KerjaDinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumber Dana APBDP 2023 dan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/ Kota (Tender Ulang) PadaSatuan Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumber Dana APBD 2023. Ini masih proses klarifikasi.
- Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Jasa-Jasa Pengelolaan Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) Untuk Area WK Rokan di PT Pertamina Hulu Rokan (Kode Tender: SPHR00078C – Paket A, SPHR00079C – Paket B dan SPHR00080C – Paket C).
- Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Komersial Convenience Store dan Komersial Retail PT Bandara Internasional Batam di Bandara International Hang Nadim Kota BatamPada Tahun 2023.
- Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Bundaran Punggur (Kode Tender 3073538), Tender Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara – Simp. Batu Besar) (Kode Tender 3084538), Tender Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar – Simp. Polda (Kode Tender 3057538), Tender Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink – Simp. Batu Besar) (Kode Tender 3061538) Pada Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Sumber Dana APBNTahun Anggaran 2023-2024;
- Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait tender pekerjaan Sand Management Facility (SMF) Operation Services Nomor SPHR00580A di PT. Pertamina Hulu Rokan
- Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Penunjukan Perusahaan Badan Usaha Pengamanan, Perusahaan Tally Independent, dan Jasa Penyedia Tenaga Kerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Wilayah Sumut dan Riau. “Ini non tender dan proses klarifikasi,’ terang Ridho.
- Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Penunjukan Perusahaan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), ini juga non tender.
- Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Terkait Penunjukan PT Pengerukan Indonesia sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Demaga Fase II di Pelabuhan Belawan, ini pun non tender dan masih proses klarifikasi.
- Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Terkait Peralihan Pengelolaan Terminal Peti Kemas Internasional di Belawan dari PT Prima Terminal Petikemas (PTP) kepada PT Belawan New Container Terminal (BNCT). Ini juga non tender dan masih proses klarifikasi.
- Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Vertical Integration yang dilakukan oleh PT Wilmar Dalam Industri Minyak Goreng, juga non tender dan masih klarifikasi.
- Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Terkait Tender Paket Pekerjaan Penanganan Long Segment Ruas Jalan Sp. HKBP Simbolon – Sitabo-Tabo (DAK) Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir Tahun Anggaran APBD 2024
- Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Peningkatan Jalan Simp. Frangky – Simp. Panasonic – Kampung Air dan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Satuan Kerja Dinas BinaMarga Dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Batam Sumber Dana APBD 2024.
- Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pembangunan Pos Retribusi Bukit Timah pada Satuan Kerja Dinas PerhubunganPemerintah Kota Dumai Sumber Dana APBD 2024.
- Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Renovasi Terminal Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang Pada Satuan Kerja Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang Tahun Angaran APBN 2024.
- Dugaan pelanggaran terkait uprating IPA Sunggal Perumda Tirtanadi.
Ridho juga mengatakan, selain terima laporan, ada lagi penelitian Inisiatif yang dilakukan KPPU atas dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengelolaan Tanggki Timbun (Tank Storage) di Pelabuhan Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara.“Kasus non tender ini dalam penelitian perkara,” jelas Ridho.(IS)
