Headnews

PMI Timteng, Komnas LP-KPK Minta Menaker Perhatikan Perjanjian bilateral dengan Negara penempatan

Jakarta, KLIK7TV.CO.ID – Wasekjen 1 Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) Amri Abdi Piliang menyampaikan saran – saran kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri.

“Kami menyampaikan sejumlah saran kepada Bu Menteri Ida Fauziyah agar diperhatikan untuk perlindungan PMI, seperti antara lain, untuk penempatan PMI kawasan negara Timur Tengah (Timteng) harus memiliki perjanjian bilateral dengan negara – negara penempatan,” kata Amri Abdi Piliang dalam Chanel Youtubenya baru – baru ini.

Penempatan PMI ke negara kawasan Timur Tengah (Timteng), untuk menggunakan sistem Syarikah, yaitu perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi dan tidak kembali pada sistem Kafalah, karena sistem Kafalah, tempat privasi yang sulit dijangkau oleh pemerintah.

“Sistem Kafalah ini, ketika ada masalah, pihak pemerintah sulit menjangkau para PMI di majikan tempat PMI bekerja,” terang Amri.

Ia juga mengusulkan, agar penempatan PMI ke negara penempatan sebaiknya mengacu kepada hasil produksi atau kapasitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri BLK LN yang ada di seluruh Indonesia.

“Hasil pemantauan kami, di dalam sistem penempatan satu kanal yang dibuka untuk penempatan ke Arab Saudi sebagai Pilot Project, ternyata kapasitas BLK LN hanya mampu menampung 1000 – 1500 para calon PMI untuk ditempatkan ke Saudi lewat satu kanal,” ungkap Amri.

“Lantas Pemerintah akan membuka seluas-luasnya penempatan PMI ke Timteng. Pertanyaan bagaimana calon PMI bagaimana pelatihan mereka ditempatkan sebagai bekal untuk ditempatkan ke negara penempatan PMI, jika untuk penempatan PMI ke Arab Saudi saja sudah tidak memadai kapasitas BLK LN, maka jika dibuka ke negara lain selain Arab Saudi, tentunya akan bertambah jumlah kuota nya untuk pelatiha,” imbuhnya.

Komnas LP-KPK juga meminta kepada Menaker, agar penempatan PMI yang dilakukan oleh swasta harus berbasis kompetensi, sehingga apa yang dihasilkan oleh BLK LN, kuantitas PMI itulah yang ditempatkan.

Menurut Amri, yang tak kalah pentingnya yang menjadi perhatian Menaker, agar Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) Kemnaker membuat struktur biaya pelatihan untuk PMI, mulai dari jam tatap muka, uji kompetensi, pratikum, silabus dan lainnya. Masing masing komponen biayanya harus ditetapkan, khusus untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang akan ditempatkan ke luar negeri

“Oleh karena itu, agar tidak liar biaya pelatihan kepada pekerja migran, yang berdampak pada penjeratan utang, harus juga turut ditata oleh Kementerian dan lembaga. Kami sangat berharap usulan dan sumbang saran kami dapat diterima oleh menaker, terima kasih,” ucapnya. (ARMAN R)

Related Posts