Headnews

Komnas LP-KPK : Pencabutan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 Menjerumuskan Anak Bangsa ke Negara Konflik

Jakarta, KLIK7TV.CO.ID – Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) menolak pencabutan Moratorium (penghentian sementara)
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik atau informal ke negara kawasan Timur Tengah (Timteng) oleh Pemerintah.

Pemerintah melalui Kemnaker mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

“Kami menolak pencabutan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015, jika dicabut sama saja menjerumuskan anak bangsa ke negara – negara Konflik, seperti Iraq, Suriah, Lebanon dan negara lainnya,” kata Wasekjen I Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) Amri Abdi Piliang kepada Klik7tv.co.id lewat telpon, Rabu (23/8/2023).

Menurut Amri, Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 sudah bagus, tapi ia menduga para sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang demo meminta pemerintah mencabut Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 inilah, yang dinilainya merusak tata kelola penempatan PMI ke negara kawasan Timur Tengah (Timteng).

Jika Kepmen No. 260 tahun 2015 dicabut, artinya sudah bebas mengirim PMI sektor domestik kepada pengguna perseorangan atau kembali ke sistem Kafalah, dan bagaimana dengan negara-negara konflik ?.

“Intisari dari tata kelola penempatan adalah Perlindungan, tentunya harus ada perbaikan dari pola lama menjadi lebih baik melalui sistem yang terintegrasi dengan negara penempatan seperti SPSK ke Arab Saudi dan One Channel System ke Malaysia, dan harus diterapkan ke seluruh negara penempatan untuk memudahkan pengawasan dan memberikan perlindungan maximal kepada PMI,” ujar Amri.

Namun kata Amri, ia memberikan solusi jika Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015, adalah seperti negara Saudi Arabia tetap dengan mekanisme sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 291 tahun 2018 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Satu Kanal atau One Chanel sebagai upaya Pemerintah melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Begitu juga dengan negara Kuwait, UEA, dan negara lainnya, yaitu jika penempatan PMI sektor domestik/informal di Kuwait dibuka, maka pemerintah untuk mengeluarkan Kepmen yang mengatur penempatan PMI ke Kuwait dengan satu kanal.

Begitu juga dengan negara Uni Emirat Arab (UEA), Pemerintah untuk membuat Kepmen untuk penempatan PMI ke UEA sistem satu kanal.

“Jadi negara kawasan Timur Tengah yang merupakan wilayah konflik perang tidak usah dibuka untuk penempatan PMI nya,” ujar Amri.

Selain itu tambahnya, pemerintah juga harus menyiapkan sarana Pelatihan calon PMI baik milik pemerintah maupun swasta dan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar dapat digunakan bagi calon PMI untuk memenuhi permintaan pasar kerja luar negeri (Job Order).

“Jika tidak, maka akan terjadi jualan sertifikat tanpa pelatihan dan keterampilan. Bila hal ini terjadi tentunya termasuk kedalam non prosedural dan perlu dilakukan pengawasan dan wajib lapor ketenagakerjaan setiap BLKLN harus ada setiap bulan dan setiap tahunnya untuk laporannya, agar kita semua dapat menghitung hasil produksi sumber daya manusia menjadi PMI yang kompeten dan bermartabat,” kata Amri. (ARMAN R)

Related Posts