Daerah

Bupati Mojokerto Digugat Ahli Waris Terkait Perkara Pasar Niaga Mojosari

MOJOKERTO, KLIK7TV.CO.ID – Sudah puluhan tahun yang lalu Pasar Niaga Mojosari Kabupaten Mojokerto Jawa Timur masih bermasalah, hal ini telah diperkarakan oleh ahli waris selaku penggugat dengan tergugat yakni Pemkab. Mojokerto, dan
Badan Pertanahan Nasional Kab. Mojokerto.

Gugatan tersebut berdasarkan Perkara Perdata Nomor. 22/Pdt.G/2023/PN.Mjk.
Antara Zubaidah Kaspah, Dkk sebagai Penggugat
Melawan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kab Mojokerto sebagai Turut Tergugat, Tanggal Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS), tanggal 25 Agustus 2023, dengan Objek Lokasi Pasar Niaga Mojosari Kab, Mojokerto.

Pihak yang hadir dalam PS tersebut adalah :
1. Majelis Hakim Perkara No. 22/Pdt.G/2023/PN.Mjk;
2. Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
3. Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto;
4. Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Kelurahan Sawahan;
7. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Mojokerto.

Sedangkan inti pokok gugatan adalah para penggugat mengaku merupakan ahli waris dari almarhum Matsari yang memiliki sebidang tanah yang saat ini berdiri Pasar Niaga Mojosari, kepemilikan itu didasarkan atas bukti Letter C No. 101 atas nama Matsari.

Beny Wirnarno, SH. MH, selaku
Kuasa Hukum Bupati Mojokerto saat ditemui di kantornya, Jumat,25/8/2023 siang, mengatakan bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dilaksanakan atas dasar permohonan dari para penggugat.

Sebelum Pemeriksaan Setempat (PS) dilaksanakan, sidang dibuka oleh Majelis Hakim Perkara a quo di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Masih Beny, kami bersama-sama menuju ke Kelurahan Sawahan Mojosari sebagai titik kumpulnya dan setelah semua berkumpul, para pihak beserta Majelis Hakim menuju Pasar Niaga Mojosari

Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para penggugat terlebih dahulu untuk menunjukkan batas-batasnya. Penggugat menunjukkan batas-batasnya berdasarkan penafsirannya saja, dikarenakan Penggugat tidak memiliki bukti yang secara jelas yang memberikan tanda batas. Pada batas sebelah Timur, Penggugat menunjukkan titik batas lokasinya berada di halaman Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Ki Hajar.

Hal ini berarti batas wilayah yang ditunjuk Penggugat memasuki wilayah subjek hukum lain, dan secara jelas melebihi luasan atau wilayah Pasar Niaga Mojosari.

Lanjut Beny lagi, bahwa sejauh persidangan berlangsung, bukti yang digunakan Penggugat hanya berdasarkan Letter C nomor 101 yang sama sekali tidak dapat digunakan dalam menentukan batas lokasi suatu objek tanah.

Hal ini yang menjadi ketidakpastian dari penentuan batas lokasi yang ditunjukkan oleh Penggugat. Demikian pula Letter C bukanlah suatu bukti kepemilikan hak atas tanah.

Selanjutnya Tergugat (Pemerintah Kabupaten Mojokerto) diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menentukan batas-batasnya.

Dalam penunjukkan batas, Bagian Hukum dan JPN dibantu oleh BPKAD dalam menunjuk titik-titik atau patok batas wilayah Pasar Niaga.

Penunjukkan titik-titik atau patok telah sesuai seperti yang termuat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasionak Kab. Mojokerto.

Setelah Majelis Hakim merasa cukup dengan data dan batas wilayah objeknya, selanjutnya secara bersama-sama kembali ke kantor Kelurahan Sawahan dan Majelis Hakim menutup sidang PS ditempat.

Kesimpulannya tambah Beny,
Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) telah dilaksanakan secara aman dan kondusif. Semua para pihaknya hadir sehingga dapat mengerti secara langsung kesesuaian data yang dimiliki masing-masing pihak, bahwa perbedaan penunjukkan batas Pasar Niaga selama PS didasarkan atas bukti yang dimiliki masing-masing pihak. Penggugat menunjukkan berdasarkan penafsirannya terhadap bukti Letter C no 101, sedangkan Tergugat memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2021 yang mana adalah bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan kuat. Pungkasnya (Ofik)

Related Posts