oleh

Diduga Kepsek SDN 15 Jatinegara Kaum Pelihara Bodyguart

-Pendidikan-31 views

JAAKARTA, KLIK7TV. CO. ID – Premanisme merambah  ke dunia pendidikan khususnya di SDN jatinegara Kaum 15 Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur  yang mana Sri Utari  selaku Kepala  sekolah SDN Jatinegara Kaum 15 menggunakan Keamanan sekolah untuk   mengusir dan  mencekik wartawan   yang sedang melakukan tugas jurnalisme dan konfirmasi terkait materi pemberitaan, pada hari jumat (06/3/2020).

Masih saja dunia pendidikan tercoreng oleh orang yang tidak terdidik, yg mengaku sebagai Satpam, padahal penggajian Satpam tidak ada regulasi kontrak kerja indefenden (KKI)  maka  kuat dugaan Era Status Quo kembali muncul di SDN jatinegara Kaum 15, Seorang oknum Satpam secara sengaja menghalang-halangi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.

Satpam tersebut tanpa basa basi mencekik wartawan di depan umum, wartawan jaya pos Yang jadi korban kekerasaan tersebut langsung buat laporan  kepada pihak kepolisian.tegas  (amin)

Kita masih menunggu proses hukum dari  jajaran kepolisian terkait sikap satpam sekolah SDN Jatinega Kaum 15 kecamatan pulogadung jakarta timur, yang cenderung mengedepankan sikap  arogansi Dan premanisme, serta ucapan pelecehan profesi  wartawan. Terkait tindakan oknum satpam   yang mengusir wartawan dan mencekiknya  untuk melakukan konfirmasi terkait pemberitaan di SDN Jatinegara Kaum 15 dengan disertai ancaman, intimidasi dan cekikan terhadap  wartawan yang melakukan tugas junalis  konfirmasi kepada Kepala SDN Jatinegara Kaum 15

Sudah melanggar, Melanggar UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

Dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mana bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah. “Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi,

Wartawan jaya pos  tidak bisa menerima perlakuan satpam ini, saya sudah lapor ke Polres jakarta timur ” kata  Amin.  Sementara untuk menindak lanjuti hal tersebut, wartawan jaya pos yang mengalami kekeran tersebut , serta beberapa media mengadakan  pertemuan internal guna menentukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku.  Yang menjadi pertanyaan adalah ada apa disekolah SDN Jatinegara Kaum 15 sehingga Kepala Sekolahnya menyuru oknum keamanan sekolah untuk menghalang- halangi Dan   mengusir wartawan, hal tersebut perlu ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi  (DKI) Jakarta@.ANTO