oleh

Terkait Hilangnya Nama PT. LAMNA Dari Situs lpse.jakarta.go.id Ketua, Anggota Pokja B UPPBJ Jakarta Utara Layak Dijadikan Tersangka

JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Beberapa peraturan perundang – undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pemilihan pengadaan barang dan jasa.

Namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa celah yang bisa dilakukan oleh oknum dalam menjalankan aktivitas illegalnya yang cenderung menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.Hal ini disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia  Abdul Hasim.Rabu (18/12/19

Abdul Hasim menjelaskan, seusai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 dinyatakan, pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip,  efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) huruf a dinyatakan, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa, huruf c tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

“ Namun Prinsip dan Etika pengadaan barang/jasa tersebut ternoda oleh praktek persekongkolan dan penyalahgunaan jabatan yang dipertontonkan Kelompok Kerja Pemilihan B UPPBJ Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dalam proses pemilihan/penetapan pemenang lelang kegiatan Pembangunan Saluran Penghubung Bukit Gading Raya (BGR) Tahun 2109 dengan Nilai HPS Rp 13.313.296.181,00.” Kata Hasim

Hasim mengatakan, Proses pelelangan dilakukan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat situs lpse.dki.jakarta.go.id. Proses pelelangan tersebut dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan B UPPBJ Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Tetapi hasil penelusuran atas data lelang Pembangunan Saluran Penghubung Bukit Gading Raya pada situs lpse.dki.jakarta.go.id terdapat 78 peserta yang mendaftar. Dari 78 peserta lelang hanya 1 peserta yang memasukkan penawaran iaitu PT.LAMNA dengan harga penawaran Rp 11.848.623.937,68 dan diumumkan sebagai pemenang lelang.Pemenang lelang pembangunan saluran penghubung BGR tanggal 02 Oktober 2019 dalam situs lpse.jakarta.go.id

Lebih jauh di sampaikan Hasim dugaan persekongkolan/penyalahgunaan jabatan mulai terkuak saat penetapan pemenang  dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). Dalam BAHP Nomor: 1862/BAHP/B/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tertuang bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi yang selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi maka ditetapkan sebagai pemenang PT. LAMBOK ULINA dengan harga penawaran Rp 11.848.623.937,68 dan harga setelah negoisasi Rp 11.833.800.000,00

. Kelompok Kerja Pemilihan B UPPBJ Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang menetapkan PT. LAMBOK ULINA sebagai pemenang adalah Pahala C Tobing sebagai Ketua, Abdurachman, Sekretaris dan Ferdi Rakhmadian sebagai Anggota.

“ Puncak dugaan persekongkolan/penyalahgunaan jabatan yang dipertontonkan bukan hanya untuk masyarakat jakarta tapi dari sabang sampai marauke (Seluruh Indonesia) pada tanggal 3 Oktober 2019 dimana dengan ilmu yang dikuasai berhasil merubah/menghapus nama PT. LAMNA perusahaan peserta lelang  yang berada pada urutan pertama dan satu-satunya yang memasukkan penawaran dari situs lpse.dki.jakarta.goid baik versi 3,6 maupun versi 4,3 digantikan dengan PT. LAMBOK ULINA yang sebelumnya tidak termasuk sebagai peserta lelang Pembangunan Saluran Penghubung Bukit Gading Raya (BGR).Dugaan praktek .”  Jelas Hasim

Sementara Persekongkolan/penyalahgunaan jabatan yang dipertontonkan Kelompok Kerja Pemilihan B UPPBJ Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tersebut telah disampaikan oleh Perkumpulan Radar Penbangunan Indonesia ke Polres Metro Jakarta Utara dengan surat Nomor: 181/BPP/P-RPI/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019.

Untuk menimbulkan efek jera, Ketua Umum Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia  Abdul Hasim mendesak Polres Metro Jakarta Utara melakukan tindakan sebagaimana diamantkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasalnya sampai saat ini Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia belum mengetahui tindaklanjut penanganannya.@ANTO