oleh

Martin Manurung : Vaksin Bukan Obat Tapi Untuk Kekebalan Tubuh

JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VI Fraksi Partai NasDem DPR RI menuturkan vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma bukanlah sebuah obat yang mampu mengobati kesehatan manusia secara 100% melainkan vaksin tersebut hanyalah untuk memperkuat kekebalan tubuh manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Vaksin yang diproduksi oleh pemerintah hanya untuk memperkuat kekebalan tubuh manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga masyarakat harus menjaga kesehatan melalui jaga jarak, hindari kerumunan masa, selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan,”pungkas Martin Manurung pada acara Focus Group Discussion (FGD Komisi VI Fraksi NasDem DPR RI), Jakarta, (30/11/2020)

“Solusi untuk mengurangi pandemi Covid-19 adalah kita taat protokol kesehatan,”ucap Martin

Anggaran yang dialokasikan untuk menangani dampak Covid-19 sebesar Rp97,26 triliun

Menurut Martin, total dana yang telah dianggarkan pemerintah untuk mengelola vaksin mencapai Rp34.23 triliun.

“Dana yang dianggarkan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menangani pandemi Covid-19 mencapai Rp34.23 triliun. Hingga 9 November 2020. Anggaran untuk PEN Covid-19 mencapai Rp97,26 triliun,”jelas Martin Manurung

Lanjutnya, Ia menjelaskan, produksi vaksin Covid-19 diharapkan mampu teruji keamanan dan kemampuannya

“Vaksin yang diproduksi pemerintah diharapkan mampu teruji keamanan dan kemampuannya. Sehingga vaksin ini mampu mengatasi Covid-19,”katanya

Sementara itu, Arya Sinulingga menjelaskan vaksin yang dihasilkan oleh PT Bio Farma telah dimelakukan uji klinis sehingga masyarakat jangan kuatir

“Masyarakat jangan kuatir, sebab vaksin yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma telah melalui uji klinis fase 3 di Bandung. PT Bio Farma telah melakukan kerja sama dengan internasional seperti Brazil, Chille, Turki dan Bangladesh. Tujuannya untuk mendapatkan vaksin yang aman, efektif dan berkualitas bagi seluruh rakyat,”kata Arya stafsus BUMN

Menurut Otih Handayani, Perda DKI nomor 02 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 merupakan produk diskriminasi hukum.

“Pidana denda lima juta yang tertuang pada pasal 30 Perda Prov DKI Jakarta, Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 berpotensi melanggar prinsip nondiskriminasi dimana menguntungkan orang yang mampu ekonomi,”kata Otih Handayani selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara dan juga merupakan salah satu dari Narasumber tersebut.

Otih menegaskan, berdasarkan pasal 28H angka (1) dan pasal 34 angka (3) UUD 1945 yang berbunyi ‘Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum umum yang layak’

“Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pidana denda Perda DKI tersebut tidak paripurna karena tidak menyertakan pidana pengganti dalam hal denda tidak juga dipenuhi ” pungkas otih yang juga merupakan Tenaga Ahli Fraksi NasDem DPR RI.@Red