oleh

Tonggak Demokrasi : PKH adalah program Jokowi Jangan Dipolitisasi Kampanye Toba

TOBA, KLIK7TV.CO.ID – Sekjen Tonggak Demokrasi Andre Silalahi menyebut, petahana pada Pilkada 2020 berpotensi diuntungkan dengan adanya pandemi Covid-19.

Lantaran petahana punya kesempatan mempolitisasi bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi untuk kepentingan dukungan Pilkada.

“Salah satunya diduga berlangsung di Kabupaten Toba (Sumatera Utara),” kata Andre melalui keterangan tertulis, Jumat (19/10).

Andre mengatakan, ada berbagai bansos yang dikirimkan Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Sosial untuk disalurkan ke warga melalui pemerintah dengan penanggung jawab bupati hingga wali kota.

“Namun sayangnya diduga Bupati Toba mengklaim bahwa itu merupakan program Pemkab Toba. Ini kan nggak bener namanya,” kata Andre.

Salah satu yang terindikasi dipolitisasi Bupati Toba Darwin Siagian dan wakilnya Hulman Sitorus adalah bansos Program Keluarga Harapan.

“Padahal kalau mau, Cabup-Cawabup Toba asal PDIP yakni Poltak Sitorus-Tonny Simanjuntak yang bisa melakukan klaim PKH.Karena presiden dan mensosnya sama-sama asal PDIP,” ungkap Andre.

Artinya PDIP tidak mau memperalat PKH ini menjadi ajang untuk politik praktis.

“Jadi justru presiden dan menterinya mau penerima ini sesuai yang berhak. Jadi mestinya bupati jangan mengeksploitasi dong,” sambung Andre.

PKH merupakan program unggulan Jokowi untuk perlindungan sosial kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Kata Andre, di tingkat bawah, petahana Pilkada Toba ada sinyalemen memperalat ASN maupun kepala desa untuk mempolitisasi PKH.

“Ada kesan PKH merupakan kebaikan petahana kepada warga Toba. Jadi kepala desa bilang ini program bupati. Jadi dia pilih penerima PKH ini yang terafiliasi atau sejalan dengan mereka,” kata Andre , “Saya minta berhenti lah membodohi masyarakat. Biarlah masyarakat memilih sesuai hati nurani. Mau siapa pun yang terpilih di Toba sebagai bupati, PKH ini tetap jalan,” tutupnya. @red