oleh

Ini Lima Alasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Perlu Segera Disahkan

-Ekonomi-41 views

JAKARTA, Klik7tv.co.id – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan entitas bisnis yang mendominasi perekonomian Indonesia, dimana berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlahnya mencapai sekira 64 juta UMKM dan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Namun, seiring dengan merebaknya wabah Pandemi Covid-19, kondisi perekonomian global terdampak siginifikan, termasuk sektor UMKM di Indonesia, yang menyebabkan pendapatan merosot, banyak perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja, hingga bangkrut. Kondisi ini membuat perlunya kebijakan untuk menggeliatkan kembali UMKM.

Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) T.M Zakir Mahmud Ph.D mengungkapkan, salah satu alternatif solusi untuk menggerakan kembali UMKM adalah dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, salah satu substansi penting dalam RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah ialah terkait dukungan terhadap sektor UMKM.

“Dalam pasal-pasal RUU Omnibus Law Cipta Kerja, UMKM diberi kemudahan untuk perizinan, membuka secara luas peluang usaha seperti bermitra dengan pihak lain untuk bisa berjualan di pasar, serta memfasilitasi dalam bentuk pendampingan,” ujar Zakir Kamis (24/9), saat di temui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Ilustrasi pameran produk hasil UMKM. (Antara Foto/Dedhez Anggara/nz)

Sementara itu, Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi UI Padang Wicaksoso mengutarakan, RUU Ombibus Law memiliki lima point utama yang diharapkan dapat memberikan terobosan bagi revitalisasi dan penguatan UMKM serta koperasi.

“Pertama kemudahan perizinan bagi UMKM, kedua kemudahan perizinan bagi koperasi, ketiga memperkuat kemitraan antara koperasi dan UMKM sehingga tidak terjadi dualisme antar entitas tersebut. Keempat, memperluas akses pembiayaan, serta kelima memperluas akses pasar bagi UMKM,” paparnya.

Ditambahkan olehnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat membangkitkan UMKM pasca pandemi Covid-19. Pihaknya sependapat bahwa RUU ini perlu didorong untuk segera disahkan agar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditunggu para UMKM bisa segera dibuat. (AFI)