oleh

Sudin Citata dan Kepala PTSP Jaktim Berkaloberasi Menerbitkan Izin Tidak Sesuai SOP

-Berita-112 views

JAKARTA,  KLIK7TV.CO.ID – Pengangkangan terhadap peraturan daerah terkait kaidah dan tata cara mendirikan bangunan di provinsi DKI Jakarta yang marak disaksikan belakangan ini, identik dengan kepentingan oknum pejabat Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Provinsi DKI Jakarta untuk tujuan beroleh ‘masukan’ non-formal yang nilainya lebih menggiurkan dari sekadar gaji dan tunjangan rutin pejabat birokrasi di DKI Jakarta.

Hal ini pula, tentu tidak luput dari penglihatan pejabat Walikota Administrasi setempat yang pada akhirnya turut berpaling mata seolah tak melihat, oleh nilai ‘suap’ yang ditawarkan. Bagaimana tidak? Surat-surat keluhan dan laporan tentang pelanggaran ketentuan mendirikan bangunan yang dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM), hanya berakhir diatas meja penerimaan surat tanpa ada tindakan.

Salah satu contoh bangunan Buaran Plaza di jalan Radin Inten RT 01 /014 Kelurahan Duren Sawit kecamatan Duren Sawit Jaktim. Ketika pengembang Buaran Plaza dalam hal ini PT Tri Reka Handayani yang melakukan penambahan fungsi bangunan untuk pertokoan, kantor, bioskop, ruang serbaguna serta area parkir, PTSP Jakarta Timur bahkan mengeluarkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) untuk Buaran Plaza, pada saat pekerjaan pembangunan belum rampung dilakukan.

Kordinator investigasi Radar Perkumpulan Indonesia (RPI) Ir. Martua Harianja mengatakan kepada media klik7tv.co.id Rabu (16/9/2020) di Jakarta memaparkan, IMB dan SLF diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan atau keterangan yang terbukti benar. pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.

”Dalam hal ini, Inspektorat Propinsi DKI Jakarta mesti lebih intensif melakukan pengawasan terhadap jajarannya dalam pelayanan terhadap masyarakat, guna terwujudnya penegakan peraturan Daerah secara proporsional demi tercapainya Retribusi Pemasukan Asli Daerah (PAD) oleh oknum-oknum tertentu di internal birokrat” kata Martua.

Terkait Buaran Plaza, Ir. Martua Harianja menuturkan, sebelum diterbitkan IMB perubahan, ketinggian bangunan 2 lantai Buaran Plaza, luas per lantai nya 6.492,5M2 berikut satu basement dengan luas 17.151M2. Bangunan tipe tunggal jelas melanggar semua jarak bebas, GSB, dan KDH serta di papan IMB, tidak tertera adanya basement,” imbuh Martua Harianja.

Dijelaskan Martua, Basement Buaran Plaza telah melebihi koefisien dasar bangunan (KDB) sebanyak 30% dari luas daerah perencanaan karena amanat pasal 168 ayat 4B Perda DKI Jakarta No. 1/2014, jarak dinding terluar basement paling kurang, tiga meter dari Garis Sepadan Jalan (GSJ), pengaman saluran, dan atau kaveling.

“Pasal 52 Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 47 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyebutkan, kepala SKPD pejabat pengelola kepegawaian, atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk pada SKPD, wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51,” terang Martua.

Martua Harianja juga mempertanyakan penolakan Surat Pemberitahuan Pengembalian Permohonan SLF No. 2737/-1.711.53 tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan DPMPTSP Jaktim atas Buaran Plaza. Namun kemudian, SLF diterbitkan pada Januari 2020 tanpa pertimbangan konkret.

Ketika Tim klik7tv.co.id menfirnasi prihal permasalahan di atas kepada Bu Desty sebagai kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) Jaktim tidak berada ditempat.’@ ANTO