oleh

Polres Jaktim Diminta Bertindak Tegas Laporan Dugaan Persekongkolan & Korupsi Ngendap

-Polri-94 views

JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Poles Jakarta timur Diminta bertindak tegas laporan dugaan persekongkolan dan korupsi ngendap .

Hal ini dikatakan Ketua Umum Abdul Hasim Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia .Senin (16/12/19)

Abdul Hadim menyampaikan, pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak user/penerima untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu. Agar pengadaan barang dan jasa dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, maka prosesnya harus sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul Hasim pembangunan, Polri sebagai salah satu institusi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, termasuk dalam pemeriksaan korupsi pengadaan barang dan jasa, tentunya dituntut berperan aktif dalam menanggulangi masalah tersebut melalui cara-cara yang profesional dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri bisa semakin meningkat

Dalam hal ini  perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia juga menyikapi kinerja Unit Tipikor Reskrim Polres Metro Jakarta Timur yang dinilai lamaban dalam menindaklanjuti informasi/laporan dugaan persekongkolan dan korupsi Penataan Lantai Dasar Rumah Sususn Pinus Elok Blok A Tahun 2018.

IDari nformasi/laporan dugaan penyalagunaan jabatan yang melibatkan Pokja JT D UPPBJ Jakarta Timur dalam proses pemilihan dan penetapan pemenang lelang serta dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan oleh PT. PAM, Nomor : 106/BPP/P-RPI/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 sampai saat ini belum diketahui tindaklanjutnya.

Ditambahkan, Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia telah menyampaikan permohonan jawaban kepada Unit Tipikor Reskrim Polres Metro Jakarta Timur melalui surat Nomor : 189/BPP/P-RPI/X/2019 namun tidak ada jawaban.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 10 dinyatakan, Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan

Praktek dugaan persekongkolan yang melibatkan Pokja JT-D Jakarta Timur berawal pada tahun 2018 dimana Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Adm Jakarta Timur akan melaksanakan Penataan Lantai Dasar Rumah Susun Pinus Elok Blok A.
Untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan maka dibutuhkan penyedia barang/jasa yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai Pokja JT-D Jakarta Timur melaksanakan pelelangan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (lpse.jakarta.go.id). Metode pengadaan dilaksanakan melalui sistem pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur.

Dari hasil pemerikasaan atas data lelang Penataan Lantai Dasar Rumah Susun Pinus Elok Blok A tahun 2018 dalam situs lpse.dki.jakarta.go.id terdapat 105 peserta yang mendaftar, namun yang memasukkan penawaran hanya 20 peserta. Setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga serta pembuktian kualifikasi diketahui hanya 3 pserta yang lulus.

Tiga peserta yang dinyatakan lulus adalah PT. Prabu Abdi Mulia, Harga Penawaran Rp 2.421.999.944,71 (81,62%) dan ditetapkan sebagai pemenang, PT. Adhikarya Teknis Perkasa, Harga Penawaran Rp 2.524.312.000,00 (85,08% ), ditetapkan sebagai Cadangan 1 dan PT. Anggadita Teguh Putra, Harga Penawaran Rp 2.581.301.000,00 (86,99%), ditetapkan sebagai Cadangan 2.

Detail Data Badan Usaha PT. Prabu Abdi Mulia yang tertayang pada situs LPJKNasional (www.lpjk.net) diketahui adalah Kualifikasi Usaha Besar (B1) sementara PT. Adhikarya Teknis Perkasa dan PT. Anggadita Teguh Putra perusahaan dengan Kulifikasi Usaha Menengah (M2).Penetapan PT. Prabu Abdi Mulaia oleh Pokja JT-D Jakarta Timur@Anto