oleh

Pakai Batu Padas, KPK Diminta Periksa Proyek Pengendalian Daya Rusak Sungai di Kab. Samosir

-Berita, Daerah-709 views

SAMOSIR, KLIK7TV,CO.ID – Pada tahun anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Republik Indonesia Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11.159.178.800 untuk membiayai kegiatan Pengendalian Daya Rusak Sungai di Kabupate Samosir, yang dikerjakan oleh PT Kartika Indah Jaya.

Belakangan ini proyek tersebut mendapat berbagai kritikan tajam dari berbagai kalangan karena diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi.

Data yang diperoleh Klik7tv.co.id dilokasi pekerjaan, bahwa material batu dan tanah untuk urugan diambil dengan cara mengeruk bukit yang tidak jauh dari lokasi proyek menggunakan alat berat.

Bahan material batu yang dipakai bukan batu keras dan bersih, tetapi batu padas yang masih bercampur tanah dimasukkan ke dalam bronjong.

Beberapa warga Desa Bonandolok, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, yang merupakan titik lokasi proyek ketika dikonfirmasi Klik7tv menyebutkan, bahwa material proyek tersebut hampir keseluruhan berada dari lokasi proyek.

“Material batu dikeruk dari bukit dekat proyek. Tanah urugan juga dari sana. Sementara pasir dibeli dari masyarakat sekutar,” ujarnya.

Padahal sebelumnya, pengawas proyek bernama Rano mengaku, bahwa material batu disubsidi oleh oknum anggota DPRD Samosir dan oknum wartawan setempat.

Namun, setelah dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait,vapa yang disampaikan pengawas proyek tersebut adalah bohong belaka.

Ketua Umum Gerakan Cinta Entitas Indonesia (Graceindo), Sudirman Simarmata, kepada Klik7tv, Sabtu (5/9) menyatakan kekecewaannya atas pelaksanaan proyek tersebut.

“Sebagai warga kelahiran Samosir saya tidak bangga dengan proyek tersebut jika pelaksanaannya acakadul gitu,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bermasalah.

“Jelas bermasalah. Pertama, di Samosir tidak ada galian C, sehingga izin pengerukan materialnya dipertanyakan. Kedua, terjadi perusakan lingkungan, karena sudah mengeruk bukit, dan ketiga material yang digunakan tidak sesuai,” ungkapnya.

Untuk itu, Sudirman meminta aparat hukum terkait untuk melakukan pangusutan menyeluruh.

“KPK harus segera turun tangan untuk menelusuri dugaan pelanggaran pelaksanaan proyek tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri PUPR, Baduki Hadimuljono yang dikonfirmasi melakui telepon selulernya berjanji akan melakukan penyelidikan. “Kita akan selidiki,” katanya singkat. @s