oleh

Alumni LPDP Minta Kemenkeu dan Manajemen LPDP Hapus atau Kurangi Quota LN

JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Fridrik Makanlehi selaku Alumni LPDP yang kini menjadi Politisi Milineal meminta Kementerian Keuangan, Manajemen LPDP dan Komisi X atau XI DPR RI segera Berikan Sanksi tegas kepada Alumni LPDP yang tidak pulang berbhakti di Indonesia.

“Sebagai alumni LPDP, kita jangan lupa diri. saya sangat berharap dan mendorong Kementerian Keuangan, Manajemen LPDP dan Komisi X/XI DPR RI berikan sanksi tegas kepada Alumni LPDP yang tidak pulang ke Indonesia,” Kata Fridrik yang kepada awak media, Jakarta (12/08).

Fridrik mengatakan, LPDP surat pernyataan yang wajib ditanda tangani oleh para pendaftar LPDP

“Waktu Daftar LPDP, ada satu administrasi yang harus ditandatangani oleh para pendaftar LPDP, yakni Surat Pernyataan (SP). SP tersebut, kita tandatangan diatas meterai 6000. Lantas, Apakah kita melupakannya,”tutur Fridrik, Alumni LPDP yang juga merupakan politisi milenial itu.

Dikatakan Fridrik, Alumni LPDP yang kuliah di luar Negeri bisa menghabiskan dana APBN sekitar miliaran rupiah per orang.

“Kuliah di Luar Negeri bisa menghabiskan miliaran rupiah loh. Contoh Kuliah di Amerika, satu orang saja bisa menghabiskan tiga (3) Miliar rupiah. Jika dibandingkan di Indonesia, Satu (1) orang bisa menghabiskan dua ratus jutaan. Selain itu, Orang Luar Negeri kuliah di Indonesia. Kita malah kuliah di LN. Bagaimana perputaran ekonomi di Indonesia akan optimal kalau Miliaran rupiah tersebut dihabiskan di LN,”jelas Fridrik

Menurutnya, Kualitas didalam Negeri sangat bagus dan tidak kalah saing dengan metode pembelajaran yang ada di LN

“Dimoment Covid-19, masyarakat pelosok desa sedang susah menghadapi Pendidikan Jarak jauh (PJJ). Ada banyak siswa yang tidak bisa beli HP, beli pulsa, beli quota, Listrik tidak ada, sehingga refokusing atau hapus saja angggaran Keluar Negeri untuk mendukung PJJ didalam Negeri,”harap Fridrik kepada LPDP dan Kemenkeu,” lanjutnya.

Lebih Lanjut wakil ketua DPP FKM Flobamora (NTT) ini menambahkan, bagi Alumni LPDP LN yang tidak mau berbhakti di Indonesia, maka Kemenkeu dan LPDP wajib memberikan sanksi seberat-beratnya. “Jangan manjakan Alumni yang keras kepala !” Pungkasnya.

Ini usulan yang disampaikan Fridrik kepada Kemenkeu, LPDP dan DPR RI ;  Pertama, Refokusing anggaran LPDP keluar Negeri untuk mendukung Pendidikan Jarak Jauh (Penjajah);  Kedua, Naikan sanksi tegas seperti sanksi 2n+1 menjadi 5n+2, kembalikan uang  tiga kali lipat, Tidak mengakui legalitas ijasah dan sebagainya; Ketiga, Hapus atau kurangi Anggaran untuk kuliah di Luar Negeri; Keempat, Mempertegas Surat Pernyataan pendaftaran LPDP dengan subtansi 5n+2;  Kelima, Membuat Peraturan Menteri untuk mengikat para Alumni LPDP yang berkeliaran di Luar Negeri; Dan keenam, Perketatkan nota/kwitansi pengeluaran anggaran yang digunakan Mahasiswa Luar Negeri ataupun Dalam Negeri.

 

Berkaitan dengan persoalan VK yang sedang berpolemik. Fridrik meminta, Jika VK tidak kembali ke Indonesia, maka Kementerian Keuangan, LPDP, Komisi X dan XI harus memberikan sanksi tegas, yakni kembalikan uang sebanyak sesuai ketentuan perjanjiannya,  atau sanksi lainnya. @dom