oleh

Yustus Nenabu Minta DPRD Komisi I Kabupaten TTS Tangani Kasus Pungli di Desa Op

NTT, KLIK7TV.CO.ID –  Wakil Sekjen DPP FKM Flobamora, Yustus Nenabu, kembali pertanyakan perkembangan penanganan kasus Pungutan Liar (Pungli)  Dana BLT di Desa Op Timor Tengah Selatan (TTS),  Nusa Tenggara Timur.

“Saya berharap dan meminta, Komisi  DPRD Komisi I Kabupaten Timor Tengah Selatan tangani kasus BLT di Desa OP secara serius,”tuturnya kepada awak media di Jakarta,  (10/08).

Dikatakan Yustus, “Saya selaku salah satu putra daerah kembali mempertanyakan perkembangan pengananan laporan masyarakat terkait kasus pungutan liar (Pungli) yang terjadi di Desa Op,”tanya Yustus

Sebagai Putera Daerah TTS,  Ia katakan,  masyarakat di TTS wajib mengetahui perkembangan penanganan kasus Pungli tersebut

“Masyarakat perlu mengetahui sudah sejauh mana proses pemeriksaan atau penanganan yang dilakukan oleh pihak Komisi 1 DPRD Kab. TTS terhadap laporan masyarakat terkait tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum perangkat desa terhadap masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terjadi di Desa Op, sesuai Laporan tertanggal 21 Juli 2020 kemudian tanggal 27 Juli 2020 masyarakat Desa Op kembali dipanggil menghadap Komisi 1  untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait laporan mereka itu,”kata Yustus,  alumni Universitas Bung Karno

Ditambahkan Yustus, mengenai kasus ini,  Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) segera memberikan keterangan atau klarifikasi kepada masyarakat secara jelas.

“kami harap,  pimpinan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) segera memberikan keterangan atau klarifikasi kepada masyarakat Desa Op mengenai proses penangan terhadap kasus Pungli yang terjadi di Desa Op,”katanya

Menurutnya,  pungli BLT perlu diberantas agar masyarakat desa Op bisa merasakan dampak BLT secara adil dan merata

“Jika kita mampu menberantas pungli,  pasti masyarakat dapat dampaknya yang sangat menguntungkan.  Selain itu,  Hal ini, dilakukan demi kepentingan masyarakat umum terutama masyarakat Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),”kata Yustus

Sampai hari ini, lanjut Yustus, belum ada keterangan atau klarifikasi dari pihak manapun baik itu dari  DPRD Komisi I sebagai komisi yg dipercaya untuk menangani laporan atau pengaduan dari  masyarakat itu belum ada,” kata Yustus. dom