oleh

Sudin Pendidikan Jaktim 1 Tidak Sosialisasikan Pergub 94 Tahun 2016 ?

JAKARTA KLIK7TV.CO.ID – Jabatan Kepala Sekolah adalah tugas tambahan jabatan dari guru dan menjadi amanah dalam menjalankan kepemimpinan di lingkungan sekolah dan untuk meraih kedudukan tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat lelang jabatan dengan seleksi yang sangat ketat.

Menduduki jabatan yang tertinggi di sekolah dan jabatan Kepala Pengguna Anggaran. Dalam tes jabatan tersebut salah satu tata naskah dinas sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor. 94 Tahun 2016. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1 setiap tahun melakukan pelatihan tata naskah dengan anggaran yang cukup lumayan untuk dipergunakan untuk pelatihan bagi kepala sekolah dan guru-guru di wialayah Pendidikan Jakarta timur 1.

Kepala SD Negeri Malaka Jaya O5 Pagi,  Ketika dikonfirmasi secara tertulis dari media tentang penyerapan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Reguler tahun anggaran 2020, tahap I, diduga penggunaan dari 12 item tersebut tidak sesuai dengan jawal pencairan dan penggunaan oleh kepala sekolah.

Diduga Kepala Sekolah SD Negeri Malaka Jaya 05 Pg Kecamatan Duren Sawit melecehkan Surat dari Media yang mengkonfirmasi penyerapan dana BOS Reguler Tahap I, tapi Kepala Sekolah menjawab surat konfirmasi tersebut dengan mencorat-coret surat yang sudah diterima sekolahnya.

Besarnya dana yang dipergunakan dalam pengadaan ATK dan Cetakan di sekolah yang bersumber dari dana APBN (BOS) dan APBD Provinsi DKI Jakarta diduga dana tersebut tidak dibelanjakan dengan bukti dan fakta ketika memberikan jawaban surat pihak sekolah langsung memberikan jawaban di coret dalam surat konfirmasi tersebut.

Saat dikonfirmasi kesalah satu Lembaga Praktisi Hukum Muda Indonesia di kantornya yang berada di wilayah bilangan Jakarta Timur, R. Julkifli Sinaga. SH mengatakan, bahwa Kepala SD Negeri Malaka Jaya 05 Pg tidak pantas menjabat sebagai kepala sekolah, karena diduga tidak mengetahui tata naskah dinas, padahal, waktu mengikuti ujian (Tes Jabatan) salah satu persyarat dalam menduduki jabatan kepala sekolah adalah tata naskah dinas.

Julkifly mengatakan, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur I dan Irbanko diminta untuk memberikan Sanksi Administrasi kepada kepala sekolah tersebut, karena tidak memahami Undang-undang Nomor. 14 tahun 2008, tentang Kertebukaan Informasi Publik (KIP).

Adapun anggaran yang dipergunakan wajar sebagai sosial kontrol untuk melakukan konfirmasi, karena diduga penyerapan dana BOS sesuai dengan Item-item yang tertera 12 poin/item perbelanjaan pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 12.893.530, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp 16.772.802, sementara jawaban kepala sekolah dalam mempergunakan dana pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) bahwa Provinsi DKI Jakarta 14/02/2020 menerima dana Rp. 479.806.777.000 untuk keseluruh sekolah yang ada di wilayah Jakarta Timur 1 dan SD Negeri Malaka Jaya 05 Pg diduga menerima dana BOS awal Maret 2020 sebesar Rp 102.600.000 dan mempergunakan anggaran tersebut Rp. 51.628.005 di tahap pertama

Berdasakan etika dari Kepala sekolah SD Negeri Malaka Jaya 05 Pg tersebut tidak memahami tata naskah dinas, maka Kepala suku Dinas Pendidikan baik Irbanko Kota Administrasi Jakarta Timur sudah sepantasnya memberikan tindakan tegas atau sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, harus dicopot dari jabatan kepala sekolah, ujar Julkifly mengakhiri.”@anto