oleh

Dana BOS Dapat Digunakan Untuk Kuota Siswa dan Guru Tak Mampu

JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID –  Metode belajar di rumah, model daring yaitu siswa belajar via internet dari peserta didiknya, ternyata menimbulkan kendala. Kendala yang paling mencolok adalah kesenjangan social dalam hal belajar antara kelas mampu dan yang tak mampu. Karena persoalannya menggunakan internet, adalah terkendala soal alat dan biaya internet. Dimana setiap operator jaringan internet menentukan harga kuota. Sebuah kebutuhan yang tidak masuk dalam daftar list kebutuhan masyarakat tak mampu. Namun sekolah menjadi kewajiban, seluruh Indonesia telah menerapkan 12 tahun sekolah.

Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru. Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dimanfaatkan untuk membeli pulsa (kuota) bagi murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Guru semisal mereka yang memiliki gaji rendah, tidak sedikit juga guru yang masih berstatus honorer (penghasilan pas-pasan bahkan kurang.red), sehingga ketersediaan kuota sangat diperlukan bagi guru yang demikian.

“100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak,” ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7) bulan lalu.

Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini. Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet. “Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah,” sebutnya.

Sebelumnya, telah banyak orangtua murid, siswa didik yang mengeluhkan soal kuota ini. Belum lagi soal ketersediaan jaringan, tidak sedikit di daerah tertentu merupakan blank area (area kosong jaringan internet.red).  Pada saat kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Nadiem sendiri mengakui sebenarnya sejak awal dirinya tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh (PJJ). Ia mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini terpaksa dilakukan.

“Dalam hati saya, saya tidak ingin PJJ terjadi. Saya ingin semua anak kembali tatap muka. Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah, PJJ itu kita terpaksa,” kata Nadiem saat mengunjungi SDN Polisi 1 Bogor.

Nadiem kemudian menjelaskan, PJJ terpaksa diambil agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Sebab jika tidak ada PJJ, maka pembelajaran anak akan terhenti akibat pandemi Covid-19.

 

“Pilihannya adalah ada pembelajaran, atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan. Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan,” ucap Nadiem.

Maka dari itu, Nadiem menuturkan pembelajaran tatap muka memang sangat direkomendasikan bagi para pelajar. Sebab, dengan begitu guru dapat mengetahui kondisi dari para siswanya.

“Tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka. Di situlah kita bisa merasakan emosionalnya, di situlah kita bisa merasakan energi di sekolah. Sehingga kita tahu siswa lagi senang, sedih, dia ngerti, kita lebih sensitif tatap muka gitu. Saya sebagai orang tua menyadari ini. Saya membantu mereka lewat zoom tapi tidak sama,” ujarnya.

Nadiem mengakui bahwa ia sendiri juga tidak tahu pasti kapan proses pembelajaran di sekolah bisa kembali normal. Ia menyebut seluruh kebijakan akan ditentukan menunggu pandemi berakhir.

Pembukaan menurut Nadiem, belajar bukan hal yang stagnan, sehingga untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-mkasing daerah. Begitu pula saat ditanya terkait skema yang harus segera dieksekusi kementerian yang kemungkinan akan dibuka pada awal 2021, lagi-lagi Nadiem mengatakan dia belum bisa memutuskan.

“Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai. Tapi itu tidak bisa tergantung daerah. Tergantung keputusan gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan sekolah,” paparnya. Blogpendidikan.net/jef