oleh

Tanaman dan Dekorasi Rp 8 Miliar Tahun 2018 Diduga Bermasalah

JAKARTA, KLIK7TV.CO.ID – Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan Belanja Barang Jasa senilai Rp132.364.763.448,00. Realisasi Belanja Barang Jasa tersebut diantaranya melalui kegiatan pada pos Belanja Bahan/Bibit Tanaman.

Kegiatan tersebut diantaranya senilai Rp8.047.916.250,00 direalisasikan dalam paket Pengadaan Tanaman dan Bahan Dekorasi. Pekerjaan Pengadaan Tanaman dan Bahan Dekorasi Tahun 2018 dilaksanakan oleh PT CPA dengan Kontrak Nomor 417/-1.795.223 tanggal 17 Mei 2018 senilai Rp8.047.916.250,00.

Namun sangat disayangkan,hasil evaluasi administrasi dan teknis yang dilakukan oleh Pokja BJP D tahun 2018 menurut Krisna DK DPP IBM tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis.Permasalahan pengadaan tanamana dan bahan dekorasi tahun 2018,ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut diduga keras tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang,ujar Krisna DK di.kantor nya. Rabu 8/1/2020.

Krisna mengatakan, dengan demikian kondisi tersebut tidak sesuai dengan ;Dokumen pengadaan Angka 26.5 Angka 2a Evaluasi Teknis yang menyatakan bahwa dalam hal penawaran dengan 1 (satu file) Sistem Gugur diantaranya yang spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar gambar sebagaimana tercantum dalam BAB XII Spesifikasi Teknis Dan Gambar.

Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Pengadaan Tanaman dan Bahan Dekorasi Tahun 2018 pada Angka 8.3 yang menyatakan bahwa penyedia hanya boleh mensubkontraktorkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Dalam permasalahan pengadaan tanaman dan bahan dekorasi tahun 2018 harus menjadi perhatian khusus Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta,ujar Krisna DK.Karena dalam permasalahan tersebut bisa mengakibatkan Pemerintahan Daerah tidak mendapatkan harga yang mengutungkan.

Serta permasalahan tersebut terindikasi terjadinya pemborosan pada pekerjaan pengadaan tanaman dan bahan dekorasi sebesar !,6 milyard.Berdasarkan hal tersebut,Krisna DK meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan sanksi yang tegas kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.@ ANTO