oleh

Bangunan Bermasalah, Sudin Cipta Karya Minta Satpol PP Jaktim Tertibkan  

JAKARTA KLIK7TV.CO.ID. – Berdasarkan singkronisasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 279 Tahun 2016, Pergub No 128 Tahun 2012 tentang Sanksi Penindakan saling bersinergi. Hal ini untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2010 tentang Tata Laksana proses izin mendirikan bangunan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jaktim Widodo kepada klik7tv.co.id diruang kerjanya.Selasa (7/01/20)

Widodo mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan Cipta Karya terhadap bangunan yang bermasalah di lapangan, pihaknya bekerja sama dengan kasatpel Citata di kecamatan Jaktim  telah mendukung tehnik (rekomtek) Untuk satuan polisi pamong praja (Sat Pol PP) untuk penertiban.

“Yakni, pembongkaran bangunan sudah menjadi otoritas  Satpol PP, ”kata  Widodo kepada Klik7.tv.co.id. diruang kerjanya

Widodo menambahkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, setelah resmi ada perubahan Pergub No 279 Tahun 2016 tentang Penertiban Pembongkaran Bangunan bermasalah di lapangan adalah otoritas  Satpol pp.

“Dinas Cipta Karya hanya sebatas memberikan sanksi terhadap pemilik bangunan yang tidak menyetujui Perda No 7 Tahun 2010, Perda No 1 Tahun 2014 tentang Zonase peruntukan, Pergub No 128 Tahun 2012 tentang Sanksi tindakan dan disingkronisasikan dengan Pergub No 279 Tahun 2016, penertiban pembongkaran bangunan di lapangan, dua SKPD tersebut saling berdampingan menegakan perda, “terangnya.

Salah satu staf  Kasi  Pengawasan Thomson mengatakan, empat bulan setelah bertemu 2018 sesuai dengan tupoksi, Dinas Cipta Karya, setelah resmi keluar Pergub No 279 Tahun 2016 dan di singkronisasikan Pergub No 128 Tahun 2012 tentang tindakan penertiban pembongkaran mesin, juga dapat ditangan menggunakan Satpol PP.

“Tupoksi kami hanya sebatas memberikan surat perintah SP1, segel dan surat perintah bongkar (SPB) selanjutnya kami langsung mengirim surat persetujuan tehnik (rekomtek) yang ditandatangani Kasudin Cipta Karya Widodo  ” ucapnya

“Kewenangan pembongkaran ditangan Satpol PP, namun kami tetap mengawal saat pembongkaran bangunan. Karena petugas Sudin Penertiban akan memberikan pengarahan sama satpol PP, sesuai dengan batas garis dan tanda saat dilakukan pembongkaran, tidak ada masalah, melakukan pembongkaran bangunan, ”jelasnya

Thomson menjelaskan, sesuai Perda Gubernur Provinsi DKI Jakarta sepatutnya masyarakat wajib menyetujui peraturan.

 “Undang-undang sudah jelas, jadi tidak ada alasan masyarakat untuk mendahulukan untuk mendirikan banguan baru karena petugas akan memberikan tindak pidana yang sesuai dengan surat permintaan bongkar paksa, sehingga pemilik gedung akan lebih banyak mengeluarkan dana tidak sesuai Perda No 7 Tahun 2010,” terangnya, ” @ ANTO